Manado,BS- Sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya prose
s Pilkada yang berkualitas, yayasan Pelita Kasih Abadi(PEKA), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan pengurus KIPP sepakat membentuk Koalisi masyarakat sipil kawal Pilkada Sulut, Sabtu(19/9) di hotel Rock Rand, Sario.
Ketua KIPP Sulut Baharuddin Pitajaly kepada wartawan dalam konprensi pers itu mengatakan,perlunya Koalisi ini dibentuk dalam rangka menjaga dan mengawal proses Pilkada di Sulut agar tidak keluar dari aturan main yang ditetapkan. Menurutnya, fenomena Pilkada di Sulut juga menjadi perhatian ditingkat Nasional, terutama soal penetapan calon kepala daerah yang mantan Narapidana (Napi).” Koalisi ini dibentuk dengan tujuan mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang benar-benar demokratis dan jauh dari kecurangan” ujar Bahruddin
Baharuddin menambahkan, perlunya Koalisi ini dibentuk dalam rangka menjaga dan mengawal proses Pilkada di Sulut agar tidak keluar dari aturan main yang ditetapkan. Menurutnya, fenomena Pilkada di Sulut juga menjadi perhatian ditingkat Nasional, terutama soal penetapan calon kepala daerah yang mantan Narapidana (Napi).
Dia menambahkan, proses demokrasi dalam Pilkada di Sulut ini perlu diawasi, hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengawalan ekstra, sebab untuk mewujudkan hasil Pilkada yang berkualitas itu bukan hanya tanggung jawab yang diletakkan pada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Mulai dari aspek penetapan DPT, seleksi pasangan calon kepala daerah, hingga praktek politik uang yang harus dicegah, hal itu merusak tatanan demokrasi kita. Termasuk contoh kasusnya penetapan KPU Provinsi tidak meloloskan Elly Lasut-David Bobihoe calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut karena mantan Napi, sementara Imba-Boby Daud di selaku calon Wali Kota da Wakil Wali Kota Manado diloloskan KPU Kota Manado. Perbedaan putusan ini juga menjadi bagian yang kami akan kaji tentunya,” ungkap mantan pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Manado ini.
Ditempat yang sama, ketua JPPR Sulut Sahrul Setiawan menilai bahwa Koalisi Masyarakat ini memiliki sejumlah tugas penting dalam melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Sebab katanya adanya praktek politik yang ‘berlawanan’ dengan aturan main Pilkada perlu dikaji secara baik dalam rangka mewujudkan pemimpin yang demokratis.”Koalisi Masyarakat ini memiliki sejumlah tugas penting dalam melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Adanya praktek politik yang ‘berlawanan’ dengan aturan main Pilkada perlu dikaji secara baik dalam rangka mewujudkan pemimpin yang demokratis.”ujar mantan ketua Ikatan Mahasiswa Muhmmdiyah(IMM).
Arul menegaskan, tugas utama dari Koalisi Masyarakat yang didalamnya tergabung JPPR, KIIP dan Yayasan PEKA Sulut itu tidak lain adalah bagaimana melakukan pemantauan terhadap proses politik yang idelan, bagaimana kita kemudian melakukan juga pendidikan politik pada masyarakat.” Proses pelaksaan Pilkada yang diselenggarkan dengan baik, benar dan berkualitas bakal melahirkan pemimpin yang berkulitas juga,” ujarnya sambil menambahkan pihaknya akan bersinergis dengan lembaga penyelenggara pilkada di Sulut.
Kegiatan yang berlangsung lancar tersebut,turut dihadiri Direktur yayasan PEKA,Sonny serta sejumlah aktivis pro demokrasi.(Gina)
Yayasan PEKA Gandeng JPPR dan KIPP Bentuk Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pilkada Sulut
