Sehari, Deprov Sulut di”Serang” Dua Kelompok Demo

Manado,BS –Kedatangan massa aksi dalam menyampaikan aspirasi di gedung dewan itu merupakan pemadangan yang lumrah terjadi, namun kondisi itu berbeda terjadi di kantor DPRD Propinsi Sulut, dimana Selasa(13/10) kantor para wakil rakyat itu didatangi dua kelompok massa demo dari dua komunitas dalam waktu yang bersamaan, yakni Gerakan Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sulut(GMSAK)Sulut dengan isu demo seputar korupsi dan kelompok massa yang mengaspirasikan soal penggusuran kampung Bobo beberapa bulan lalu.
Kedatangan dua kelompok warga yang tergabung dalam massa aksi itu nyaris kacau, pasalnya para wakil rakyat yang berdalam dalam gedung putih itu, enggan keluar utuk menerima aspirasi yang disampaikan” Yang pasti kehadiran saya menerima aksi ini hanya dalam kapasitas menjembatani keinginan ini, yang kemudian akan disampaikan kepada para pimpinan dewan untuk mendapatkan solusi sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar sekretaris DPRD Propinsi Sulut, Bartholomeus Mononutu,SH kepada para demonstran yang menyoal penggusuran kampung Bobo
Sementara sebelumnya terlihat kasak-kusuk para massa demo mendesak agar para wakil rakyat segera keluar ruangan untuk menerima massa aksi.”Para wakil rakyat kami memilih anda mewkelompokakili kami, sekarang kami datang membawah aspirasi tapi anda sekalian malah sembunyi,” tutur Andri, salah seorang demonstran kepada media ini.
Adapun point aspirasi yang disampaikan, warga kampung Bobo menitipkan tiga permintaan yakni membatalkan penggusuran tanggal 5 Agustus 2015 lalu,mengembalikan seluruh kerugian akibat penggusuran itu serta memberikan hak kepemilikan lahan kepada warga yang menempati lahan tersebut sejak puluhan tahun silam.
Sementara itu, massa aksi demo dari GMSAK Sulut menyuarakan aspirasi dengan sepuluh butir tuntutan yakni jangan bunuh KPK, jangan batasi ruang gerak KPK, hentikan upaya-upaya pelemahan KPK,KPK harus tetap ada dibumi Indonesia,tolak koalisi koruptor dengan DPR,lawan koruptor,lawan mafia Undang-undang, copot dan tangkap legislator pro koruptor, hukum mati para koruptor serta meminta Presiden RI untuk turut menyelamatkan KPK.
Kedatangan dan aktivitas dua kelompok massa aksi itu mendapat pengawalan dan pengawasan aparat kepolisian setempat dan personil Sat-Pol PP yang bertugas.Dan kedua kelompok massa itu membubarkan diri dengan tenang setelah mendapat penjelasan dari pihak DPRD Provinsi Sulut. (Gina)