JAKARTA,Barometersulut.com –Kodam XIII Merdeka dan Kodam XVI Pattimura siap menghadapi kelompok radikalisme seperti ISIS untuk tidak masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pekan lalu ISIS melakukan pemberontakan tehadap Pemerintah dan menyerang kota Marawi,Mindanau Filipina Selatan.Dimana Kota Merawi adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan pulau Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yakni Kodim 1301 Satal dibawah Kodam XIII Merdeka.
Berbagai langkah telah dilakukan oleh Kodam XVI Pattimura untuk mengantisipasi masuknya ISIS ke Indonesia,salah satunya yaitu menggelar rapat dengan menggandeng Muspida yang ada di Maluku.Karena berdasarkan analisis dari pihak intelijen,Maluku dan Maluku Utara (Malut) adalah salah satu wilayah yang dibidik kelompok militan ISIS.
Tak hanya karena memiliki sumber daya alam yang sangat baik,sejarah Maluku dan Maluku Utara yang pernah terjadi konflik juga menjadi perhatian kelompok radikal atau teroris.
“Pangdam XVI Pattimura Mayjen Doni Monardo memerintahkan untuk berkoordinasi dengan pemda untuk melaksanakan rapat sebagai antisipasi hal tersebut,”ungkap Kapendam XVI Pattimura,Letkol Arm Sarkitansi Sihaloho,Senin (29/05).
Menurut Letkol Arm Sarkitansi Sihaloho, di Maluku rapat digelar di Ambon, sedangkan di Maluku Utara dilaksanakan di 2 tempat,yaitu di Ternate dan Tobelo,Halmahera Utara (Halut).
“Kesimpulan koordinasi tersebut bahwa semua akan mengantisipasi penyusup yang masuk ke daerah.Pihak imigrasi mempunyai tugas penting untuk menyeleksi orang yang masuk Maluku. Lalu agar dibentuknya tim gabungan atau satgas bersama TNI-Polri dan stakeholder lain,”terang Sihaloho.
Sementara itu rapat di Ternate dan Tobelo yang dipimpin oleh Danrem dan Bupati menghasilkan kesepahaman bahwa akan terus mewaspadai tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah Maluku Utara.Bahkan di Ternate akan melibatkan pihak kesultanan untuk penanganan paham radikal.
“Antisipasinya adalah mengawasi setiap orang atau personel yang bukan warga Maluku dan Malut masuk ke wilayah.Kita ada residu konflik tahun‘99 jadi perlu diantisipasi,”jelas Kapendam XVI Pattimura.
Sedangkan untuk mencegah masuknya radikalisme ke wilayah Kodam XIII Merdeka,Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipasi guna mencegah masuknya ISIS ke wilayahnya.“Langkah antisipasi terus kami lakukan,tapi cara-cara belum bisa kami beberkan,”tegasnnya.
Mayjen TNI Ganip Warsito menambahkan langkah antisipasi itu telah dikordinasikan keseluruh jajaran khususnya yang berada di wilayah perbatasan dan berharap agar selalu waspada terhadap perkembangan yang ada.”Kepada seluruh masyarakat diwilayah Teritorial Kodam XIII Merdeka tidak takut dengan ancaman aksi terorisme namun tetap waspada”tandas Ganip koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Pemerintah daerah terus diintensifkan sesuai arahan Komando atas.
Sementara Menteri Koordinator (Menko) Politik,Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto di Jakarta,Senin (29/5) menyampaikan bahwa TNI dan Polri akan menggelar pasukan dalam jumlah besar untuk mencegah masuknya ISIS ke wilayah Indonesia.
“Nanti akan diperkuat patroli maritim dan darat juga begitu,” kata Wiranto.
Ia menjelaskan telah memerintahkan ke Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk mengirim pasukan dalam jumlah besar ke wilayah Sulut. Tujuannya agar aktivis ISIS tidak lari ke Indonesia setelah terdesak oleh pasukan Filipina.“Saya sudah minta Panglima TNI dan Kapolri,itu harus dibendung agar kemungkinan menerobos ke Indonesia tidak terjadi,”ungkap Wiranto.
Dia menambahkan Indonesia dan Australia sudah sepakat menggalang kerja sama yang lebih kuat untuk menetralisir konsolidasi ISIS di sekitar perairan Sulut.Selain kedua negara itu,beberapa negara juga ikut terlibat seperti Selandia Baru,Malaysia,Brunei dan Filipina.“Negara-negara ini bersama-sama fokus menangani kemungkinan pengembangan ISIS di Asia Tenggara,khususnya diperairan Sulut atau di Filipina Selatan.”tegas Wiranto(nando/tniad.mil.id)
