JAKARTA, BAROMETERSULUT.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara soal isu penolakan vaksinasi corona oleh anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning. Hasto meminta agar pernyataan Ribka dinilai secara utuh.
“Kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat. Apa yang dilakukan pemerintah termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara, sebagai skala prioritas tertinggi,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/1/2021).
Hasto menilai apa yang diungkapkan Ribka Tjiptaning selaku anggota Komisi IX DPR RI merupakan kritik terhadap komersialisasi kesehatan. Hasto menilai pelayanan kesehatan penting untuk masyarakat tanpa pandang bulu.
“Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang tampak dari pelayanan PCR, di dalam praktik dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat, sedangkan bagi rakyat kecil sering kali harus menunggu 3-10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Tjiptaning. Sebab, pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan,” ujarnya.
Secara tegas Hasto mengatakan sikap PDIP terkait vaksinasi Corona penting untuk masyarakat. Hasto pun menyebut sikap Fraksi PDIP di Komisi IX mendukung vaksinasi Corona.
“Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut, sikap Fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan,” ucap Hasto.
“Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin,” imbuhnya
Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning menyatakan tidak mau divaksinasi COVID-19. Ribka Tjiptaning juga mengatakan ia dan keluarganya lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin Corona.
“Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek,” kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).(*/yayi)
