Talaud,BAROMETERSULUT.com- Dalam rangka meningkatkan sinergitas para stakeholder dan pemangku kepentingan di wilayah perbatasan dan pulau terluar di Sulut, Badan Pengelolah Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor),Rabu (6/4) di ballroom Peninsula hotel.
Kegiatan Rakor yang bertajuk” Pengamanan dan Pengawasan di Pulau-pulau kecil terluar di Kawasan Perbatasan” digagas dan dilaksanakan oleh BPPD Pemprov Sulut melalui bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan,menampilkan 7 orang narasumber masing-masing Kaban BPPD Prov Sulut Dr.Jetty Pulu, Sos,Msi(mewakili Gubernur Sulut) Hanarko Djodi Damungkas (Bakamla RI),Pantun Ujung(Lantamal VIII Manado),Geric.H.B.P.Lumiu, S.Pi(Balai Karantina Tahuna), Novani Jansen, S.Sos,MM(Direktorat Binmas Polda Sulut), Arthur Lucky Mawikere,S.Sos.MH, Sopi Madya Y.S.Kom(Pamen Ahli bid.OMSP Kodam XIII/Merdeka.)
Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya yang di bacakan oleh Kepala BPPD Provinsi Sulut Dr. Jetty Puluh antara lain mengapresiasi gagasan pihak BPPD Provinsi Sulut atas pelaksanaan Rakor ini.
“Saya memberikan apresiasi, kepada seluruh Peserta, yang hadir, dalam acara Rakor ini. Kehadiran kita semua, saat ini tentunya merupakan gambaran, akan kesatuan tekad,
dan komitmen kita, untuk bersama-sama, dalam menjamin keamanan, dan mengawasi, Pulau-Pulau Kecil Terluar, di wilayah perbatasan Indonesia, dengan Filipina, terlebih khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar, yang menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara.”ujar Gubernur Olly.
Gubernur Sulut menegaskan keunggulan yang dimiliki daerah ini, karena secara geoposisi, sangat strategis di bibir pasifik, Provinsi Sulawesi Utara,juga menjadidaerah yang sangat dekat, dengan permasalahan kejahatan transnasional. Itu lebih diperkuat, dengan melihat posisi Sulut, yang dekat dengan Lokasi Rawan Konflik, seperti: Laut China Selatan,
Laut China Timur, Semenanjung-Korea, dan negara bagian Rakhine.
Disamping itu kata Gubernur,karakteristik Sulawesi Utara, yang merupakan Provinsi kepulauan, dengan 287 Pulau, yang terdiri dari 59 Pulau Berpenghuni dan 228 Pula Belum Berpenghuni, dengan 12 Pulau Terluar, dimana Pulau Miangas dan Pulau Marore, langsung berbatasan dengan Davao Del Sur, Filipina.
“Melihat kunggulan dan potensk sertakondisi demikian, tentunya sangat diharapkan konsistensi,dan terus terjalinnya sinergitas dari segenap pemangku kepentingan,tidak saja dalam langkah pembangunan daerah,namun juga dalam menghadapi isu,permasalahan maupun berbagai tantangan,dankecenderungan ancaman yang terjadi, di Pulau-Pulau Kecil Terluar antara lain: yang bersifat asimetris dalam bentuk subversi asing dan aksi kriminalitas,terhadap perekonomian sumber daya alam,atau melalui aneka bentuk kejahatan, lintas negara,seperti terorisme, peredaran barang terlarang (narkoba) dan penyelundupan manusia.”tegasnya Gubernur Olly Dondokambey sambil mengajak para stakehorlder untuk bersatu, perkokoh tekad dan komitmen,terus saling bersinergi, bekerja sama, melakukan pengawasan, mendukung pertahanan dan keamanan, di wilayah perbatasan negara,demi kemajuan Sulawesi Utara,demi kesejahteraan bersama, dan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara itu, Kaban BPPD Dr.Jetty Pulu,S.Sos.M.si kepada media ini menuturkan bahwa kegiatan Rakor ini,sangat strategis guna menyamakan pemahaman, dan menyatukan persepsi,mempererat sinergitas, meningkatkan,peran dalam menyikapi, melakukan pengamanan dan pengawasan, serta mencegah terjadinya kejahatan transnasional, di Pulau-Pulau Kecil Terluar, wilayah perbatasan Indonesia dengan Filipina.
“Dengan semangat kerja bersama, tentunya berbagai kecenderungan ancaman, dan permasalahan di wilayah perbatasan, Indonesia-Filipina,akan mampu kita solusikan, dan dengan semangat, persatuan, kita akan dapat semakin, mengoptimalkan kegiatan pengamanan,dan pengawasan, termasuk melancarkan setiap strategi, program dan kebijakan dalam rangika ketahanan nasional.”ujar Jetty Pulu.
Dia menambahkan, berdasarkan arahan dan petunjuk Gubernur Sulawesi Utara melalui
sambutannya dan penyampaian materi dari para narasumber serta tanggapan, saran dan usul dari para peserta rapat Koordinasi ini, telah mensepakati 4 hal penting, yakni;
1.Meningkatkan sinergitas dengan cara membangun sistem pengawasan
terintegrasi lintas sektoral antara Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Bakamla, Keimigrasian serta kementerian lembaga terkait dengan keamanan wilayah /
Pulau-Pulau Kecil Terluar yang ada di Sulawesi Utara;
2.Mendorong Pemerintah dan Instansi terkait lints sektoral untuk melakukan
pemberian edukasi secara berkelanjutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Pulau-Pulau Kecil Terluar sehingga dapat menekan potensi pelanggaran di wilayah perbatasan RI – Filipina;
3.Mendorong percepatan pembangunan PLBN Tipe A di Melonguane;
4.Tahuna serta PLBN Tipe C di Miangas dan Marore;Mendorong pererintah untuk membangun Infrastruktur yang layak di daerah perbatasan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulut memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat atas pelaksanaan Rakor ini, dengan harapan semua kesepakatan yang telah disepakati bersama dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing.”tandas Jetty Pulu.
Adapun kegiatan Rakor yang berlangsung satu hari itu,diikuti oleh para stakeholder wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, diantaranya Denny Wely Wolter Tompunu,SIK( Kapolres Sangihe),Agus Priyanto(Dandim 1312 Talaud),Lukas Sormin,M.I.Pol (Dandim 1301/Sangihe),Ferdinand Manumpil S.Sos (Kaban BPPD Kab.Sangihe),Fanny S.Unsong,SS,MM (Plt Kaban BPPD Kab.Kepl.Talaud),Frieske Widhi Prasetyo (Plh.Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai), Ruben Lengkong,SIP.M.Si(Kabag Pemerintahan Kab.Minut),Buyung Kunt Mangangue(Camat Siau Barat),Nelson A.Sarempa,SE(Camat Kabaruan), Marcos Sasiang,SIP (Camat Marore),Irawati Mooduto(Camat Pinogaluman),dan tokoh masyarakat Talaud Rein Sarai, S.Pd.M.Pd (nando).
