Perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe terhadap masyarakat terus diupayakan. Yaitu Pj Bupati Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan dengan menghadir berbagai agenda dengan Pemerintah Pusat. Pada Kamis (16/06/22) menghadiri Rapat Koordinasi dan Pengarahan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Menteri Kordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) bagi 5 Penjabat Gubernur 43 Penjabat Bupati/walikota yang baru dilantik se-Indonesia.
Kemudian pada hari jumat (17/06/22) Pj Bupati Sangihe memenuhi undangan audensi dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Dra. Muhammad Syarif Bando, MM yang didampingi Deputi Bidang Pengembangan. Selanjutnya pada, Sabtu (18/06/22) Pj Bupati Sangihe Menghadiri Rapat Kerja Nasional XIV Tahun 2022 “APKASI” Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, di Hotel Pullman Vimala Ciawi, Kabupaten Bogor, yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri.
Pada rapat koordinasi Tamuntuan mengatakan beberapa hal yang ditekankan, seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bpk Firli Bahuri mengingatkan kepada para penjabat agar menghindari Kondisi Fraud ( Fraud adalah suatu kecurangan atau tindakan penipuan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam rangka menguntungkan diri sendiri.
“Ada beberapa titik rawan korupsi yang sering menjadi projeksi yaitu pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bantuan sosial (bansos), pengelolaan aset hingga penempatan modal Pemda di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak ketiga. titik rawan lainnya adalah sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari yang bersumber dari APBN,” jelas Tamuntuan.
Sementara itu pada saat memenuhi undangan audensi dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Dra. Muhammad Syarif Bando, MM yang didampingi Deputi Bidang Pengembangan.
Di depan Kepala Perpustakaan Nasional RI Pj. Bupati memaparkan kondisi reel Perpustakaan dan Arsip Daerah dan memohon agar kepada Kepala Perpustakaan Nasiolal RI untuk dapat meninjau infrastuktur Perpustakaan di Sangihe yang sampai saat ini belum memiliki Gedung sendiri.
“Guna mendorong program Literasi yang sudah menjadi program Nasional serta wilayah Geografis Kabupaten Sangihe yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Fhilipina, maka saya bermohon agar Kepala Perpustakaan Nasional RI, dapat memberikan bantuan berupa pembangunan Gedung Baru beserta dengan Fasilitasnya kepada Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, demi pengembangan Literasi Masyarakat di Garda Terdepan NKRI, selaras dengan Program dari Presiden RI Ir. Joko Widodo yaitu “Membangun dari Pinggiran,” ungkap Tamuntuan.
Selanjutnya ketika Menghadiri Rapat Kerja Nasional XIV Tahun 2022 “APKASI” Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, di Hotel Pullman Vimala Ciawi, Kabupaten Bogor, yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri. Pj. Bupati mengatakan Rakernas APKASI ini sesuai dengan laporan pak Ketua tadi adalah wadah kerjasama Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia yang memiliki Konsep yang Jelas dan tujuan untuk membahas bersama, menyelesaikan berbagai kendala didaerah serta menyampaikan saran pertimbangan bahkan usul pada Presiden secara berjenjang.
” Dengan mengangkat tema “Dengan Semangat Kolaborasi, Kita Sukseskan KTT G20 untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Kuat dan Berkelanjutan” APKASI sebagai alat satu mitra diskusi dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Pemerintahan Daerah” Jelas Tamuntuan.
Lanjutnya pak Ketua juga mengatakan saat ini yang menjadi konsen (Fokus) Kepala-Kepala Daerah adalah Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja terkait dengan Penghapusan Pegawai Honor.
“APKASI hadir untuk memberikan solusi dan juga saran supaya ini aturan-aturan tidak bertabrakan dan tidak menjadi permasalahan yang berkelanjutan di 416 daerah seluruh Indonesia,” tandasnya. (Christ/)
