Bolmut, BAROMETERSULUT.com – Bupati Bolmut Depri Pontoh, mengikuti Rakor pemberantasan korupsi secara virtual, Selasa (21/03/2023).
Dalam waktu bersamaan, diluncurkan pula indikator MCP tahun 2023.
MCP itu sendiri adalah aplikasi yang dokembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi.
Pada kesempatan itu, Mendagri diwakili oleh Sekjend Kemendagri Suhajar Diantoro.
Dalam arahan tertulis Mendagri, Suhajar menekankan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa.
Juga merupakan ancaman eksistensi bangsa.
“Korupsi merupakan musuh kita bersama,” tegas Suhajar.
Ia mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan, teemasuk penindakan untuk memberikan efek jera.
“Pencegahan agar terbangun sistem yang tidak memberikan ruang untuk korupsi,” kata Suhajar.
Ditekankannya, sejumlah hal kepada Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
“Pada perencanaan APBD, salah satu esensinya adalah fungsi alokasi,” ucap Suhajar.
Menurutnya, APBD harus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan Efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.
“Dengan kata lain APBD harus untuk rakyat, ini penting agar mampu menjaga daya tahan perekonomian daerah, di tengah perekonomian dunia yang sedang mengalami tekanan,” imbuh Suhajar.
Dia juga membeberkan amanat Inpres nomor 2 tahun 2022 dengan minima 40 peesen pengadaan barang dan jasa yang harus menggunakan produk dalam negeri.
“Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan Inpres 2 tahun 2022, minimal 40 persen pembelian produk dalam negeri, tujuannya untuk meningkatkan UMKM daerah,” beber Suhajar.
Hal lain yang penting tambah Suhajar, yakni pengelolaan deposito yang akuntabel.
Rakor secara virtual di ruang rapat Bupati Bolmut itu diikuti oleh Ketua DPRD Bolmut Frangky Chendra.
Hadir pula, Assisten Bidang Ekbang Abd. Nazarudin Maloho, Staf Ahli Bupati dan Pimpinan OPD terkait.
(Theo)
