Manado, BAROMETERSULUT –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulu) menyoroti alokasi anggaran di Dinas Kebudayaan jadi penyebab. Padahal daerah bumi Nyiur Melambai dinilai sangat beragam etnis.
Reaksi kritis tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP). Ia mengungkapkan, dalam bidang kebudayaan, pihaknya mendorong penambahan anggaran khusus untuk pembinaan dan pelestarian budaya.
“Dikarenakan Provinsi Sulut terdiri dari beragam suku dan etnis,” sorot Melky saat rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Sulut dengan Dinas Kebudayaan dalam rangka mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 dan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.
Menurut MJP, anggaran Dinas Kebudayaan Daerah yang sangat kecil. Begitu pula dengan penggunaan anggaran sekitar 80% untuk belanja pegawai.
“Keberpihakan politik anggaran yang minim di bidang Kebudayaan akan berdampak pada pengikisan kebudayaan lokal bahkan terancam punah kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di Sulawesi Utara,” tegas MJP.
Diketahui, MJP pua mengingatkan setiap Perangkat Daerah agar memperhatikan realisasi anggaran di tahun 2021. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 harus ditekan secara maksimal.
“Program dan kegiatan yang sudah direncanakan harus dilaksanakan agar tidak banyak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran,” tuturnya.
“Untuk Tahun Anggaran 2022, perencanaan harus lebih baik agar supaya setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan di setiap Perangkat Daerah,” tandasnya. (Rendy)
